MUI Tak Akan Bisa Keluarkan Fatwa Sembarangan Lagi, Ini Kata Menkopolhukam Wiranto


Wiranto mengatakan, mulai sekarang, MUI harus terlebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa. Tujuannya menghindari polemik seperti fatwa MUI soal pelarangan atribut natal yang menyebabkan ormas melakukan sweeping.

"Fatwa itu dikeluarkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dan problem. Mengapa? Karena pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu persepsi atau satu sumber pertimbangan, tetapi juga harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif," kata Wiranto di Kantornya, Selasa (20/12/16).

Wiranto menambahkan, nantinya kepolisian akan menyiapkan seorang Perwira yang khusus bertugas melakukan koordinasi dengan MUI. Dengan begitu MUI dapat masukan dari pihak lain agar fatwa yang dikeluarkan benar-benar mengarah kepada kebaikan bukan menimbulkan polemik seperti fatwa pelarangan atribut Natal.

"Sehingga fatwa itu tidak meresahkan masyarakat yang pada saat ini sedang kita bangun toleransi antar-umat beragama, antar-suku, dan antar-ras," kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI ini menegaskan, pemerintah terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Sehingga, jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang dapat merusak upaya tersebut.

"Jangan sampai persatuan, kebersamaan, dan toleransi itu justru dirusak dengan hal-hal yang tidak perlu," katanya.
Menko Wiranto perintahkan Kapolri tangkap ormas lakukan sweeping

Menko Polhukam, Wiranto, mengatakan, telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan penangkapan terhadap ormas yang melakukan sweeping. Ormas tidak diperkenankan melakukan sweeping karena bukan aparat penegak hukum.

"Kami perintahkan untuk dibubarkan dan ditangkap agar tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat," kata Wiranto di Kantornya, Selasa (20/12/16).

Wiranto menjelaskan, kewenangan melakukan sweeping hanya bisa dilakukan aparat penegak hukum yang secara tegas diatur oleh undang-undang dalam untuk melakukan upaya paksa.

"Upaya paksa dari siapapun di negeri ini adalah melanggar hukum. Karena upaya paksa itu hanya dapat dilakukan oleh aparat keamanan yang memang sah," katanya.

Ditemui terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengamini pernyataan Menko Polhukam tersebut. Tito menegaskan telah memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk tak segan melakukan penangkapan terhadap ormas yang melakukan sweeping.

Tito mencontohkan Mapolda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap lima orang yang melakukan sweeping di Restoran Social Kitchen, Minggu (18/12). Penangkapan tersebut dilakukan, Senin (19/12/16) malam.

"Saya minta kembangkan siapapun yang terlibat tangkap aja semua. Yang kedua saya ingatkan jajaran kepolisian sekali lagi kalau ada sweeping-sweeping tangkap! Kekerasan tangkap, pelanggaran hukum tangkap!" tegas mantan Kepala BNPT ini.

Sekelompok orang melakukan aksi sweeping disertai dengan perusakan di Restoran Social Kitchen Solo.

Puluhan orang berjubah itu datang ke restoran dengan mengendarai sepeda motor. Mereka langsung masuk dan merusak beberapa barang di dalamnya.

Bahkan, mereka melakukan pemukulan terhadap pengunjung restoran. [patriotnkri]

0 Response to "MUI Tak Akan Bisa Keluarkan Fatwa Sembarangan Lagi, Ini Kata Menkopolhukam Wiranto"

Posting Komentar