close
loading...

Jokowi Wujudkan Usul Megawati Ubah Nama Basarnas



Presiden Joko Widodo mewujudkan usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang perubahan nama Badan SAR Nasional. Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016, seperti dilansir laman Setkab, Rabu(05/10/2016).

Perpres Baru Basarnas

Perpres yang ditandatangani tanggal 6 September 2016 itu diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal tersebut berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Presiden.

Menurut Perpres ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dipimpin oleh Kepala.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mempunyai tugas, menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria serta persyaratan dan proses perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

"Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres tersebut.

Perpres ini menegaskan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut Perpres ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.

Selain itu, menurut Perpres ini, seluruh organisasi di lingkungan Badan SAR Nasional tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan ketentuan dalam Perpres ini.

Usulan Megawati

Perubahan nama Basarnas itu, diusulkan Megawati Soekarnoputri pada 24 Agustus 2016. Artinya, Perpres tersebut diteken 18 hari setelah Megawati mengkritik nama Basarnas.

"Kenapa SAR. Search and Rescue. Itu pakai bahasa Inggris. Itu gado-gado namanya. Maunya apa?" kata Megawati, ketika itu.

Saat itu, Megawati datang ke Basarnas untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama PDIP dengan Basarnas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Megawati mengatakan, akan berbicara dengan Presiden Joko Widodo terkait nama Basarnas.[Sumber : rimanews.com]

0 Response to "Jokowi Wujudkan Usul Megawati Ubah Nama Basarnas"

Posting Komentar