Gara Gara Menyebut HAM dengan "Hak Asasi Monyet" Ruhut Berurusan Dengan MKD



Gara-gara menyebut "hak asasi monyet" dalam sebuah perkara maka anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul dijatuhi sanksi ringan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Sanksi ringan kepada Ruhut itu menurut MKD DPR terkait etika berkomunikasi.

"Agar tetap menjaga etika dalam berperilaku dan bertindak," kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (3/10/2016).

Dilanjutkan Sudding, sanksi tersebut dijatuhkan lantaran ucapannya saat membela Densus 88 di kasus Siyono dengan melontarkan pernyataan "hak asasi monyet".

"Yang bersangkutan dijatukan sanksi ringan dalam bentuk teguran tertulis," ujar Sarifuddin Sudding .

Pernyataan hak asasi monyet yang kontroversial dilontar Ruhut itu saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait kasus kematian Siyono.

Saat itu Ruhut "membela" Densus 88 yang dilaporkan PP Muhammadiyah dan beberapa LSM karena dinilai tidak melakukan prosedur yang benar saat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris Siyono.

PP Pemuda Muhammadiyah kemudian menyoal perkataan Ruhut tersebut karena dinilai kurang beretika dan melanggar keadaban publik. Pada Jumat ( 29/4/2016).

PP Pemuda Muhammadiyah melaporkan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul ke MKD karena diduga melanggar kode etik yang tertuang dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) nomor 17 tahun 2014, ujar Sudding mengutip kasus yang dilakukan Ruhut Sitompul.
[Sumber : netralnews.com]

0 Response to "Gara Gara Menyebut HAM dengan "Hak Asasi Monyet" Ruhut Berurusan Dengan MKD"

Poskan Komentar